BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
belakang
Perkembangan
kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota
dan komponen yang amat berpengaruh dalam suatu gugusan masyarakat tertentu.
Kebutuhan yang bertambah itu akan membawa persoalan pemenuhannya. Kalau
sumber-sumber itu tersedia tidak banyak menimbulkan masalah akan tetapi jika
sumber itu mulai langka mulai timbul masalah bagi manusia dan masyarakat. Jika
persoalan itu manusia mengakumulasi menumpuk terus menerus dan menjadi
persoalan masyarakat dan kemudian jika mengkristal menjadi persoalan Negara
atau pemerintah mulailah manusia menyadari ketertiban birokrasi dan
administrasi Negara.
Etziomi Amitai (1964) pernah berujur manusia hidup ini
selalu membutuhkan organisasi atau birokrasi pemerintah. Begitu manusia lahir
dia membubuhkan catatan keorganisasi pemerintah tentang akte kelahiran, masuk
sekolah mendaftar keorganisasi pemerintah dibidang pendidikan, mau nikah butuh
pekerjaan urusan agama, meninggal dunia pun masih membutuhkan upaya kantor
pemerintah. Betapa hebat dan menyeluruhnya urusan organisasi pemerintah itu
mengintervensi kehidupan dan kematian seseorang.
Gerald Caiden (1982) pernah juga menyatakan bahwa
pekerjaan organisasi pemerintah itu tidak bisa dihindari oleh manusia ini. Ciri
khas kegiatan organisasi atau birokrasi pemerintah itu menelusuf melalui
relung-relung kehidupan manusia. Ciri ini yang membedakan antara organisasi
birokrasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah termasuk organisasi
perusahaan. Hanya saja ciri yang khas ini sekaligus menunjukan sifat monopoli
yang menjadikan mau tidak mau orang harus puas dengan pelayanan birokrasi
pemerintah. Tidak peduli apakah pelayanan cepat atau lambat, memuaskan atau
menjengkelkan, menghargai manusia atau tidak peduli kepada manusia yang
dilayani. Perilaku system birokrasi itu memang sangat memperdulikan sifat-sifat
impersonal.
Max Weber (1947) system birokrasi itu tidak mengenal
perilaku personal, sangat formal dan sesuai dengan orde-prosedural. Perilaku
birokrasi Webrian itu selalu berorientasi etatisme legalistic. Karena
pendekatan birokrasi yang dianut oleh banyak pemerintah itu orde-prosedural
yang didasarkan pada aturan atau peraturan menjadi sifat yang tidak bisa
ditinggalkan.
Orde-prosedural merupakan yang mengatur masyarakat ini
untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan dan perilaku kerja para birokrat dalam
hubungan dengan masyarakat. Di sini masnusia yang ada didalam masyarakat kota
maupun desa tidak bisa mengajukan alternative yang memihak kepadanya. Sehingga
tatanan orde ini yang bersifat mengatur dan menentukan struktur social yang
tidak imbang, atau tidak sinergik dengan keinginan dan aspirasi masyarakat yang
diatur.
Lembaga dan system birokrasi pemerintah orde baru ini
terkenal dengan system yang mempunyai monopoli kekuasaan yang besar diperkuat
dengan mempunyai deskresi atau kebebasan untuk memutus yang luar biasa. Akan
tetapi tidak diikuti oleh adanya rasa akontabilitas public dan diperkuat dengan
tidak adanya sarana control yang dilaksanakan masyarakat.
Birokrasi seperti ini menurut Kliitgaart (1988) jelas
akan menyuburkan korupsi. Selain itu selama pemerintah orde baru birokrasi kita
sangat besar dan mudah memperoleh dana anggaran. Ketika itu setiap tahunnya,
anggaran belanja Negara untuk masing-masing departemen naik paling sedikit 10%
dari dana tahun yang lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa para birokratnya “keceh
duwit”. Lembaga birokrasi semacam itu
perlu diperbaharui, jika kita ingin mengurangi atau memberantas korupsi.
Kasus yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU), suap di
Komisi Yudisial dan Kejasaan Agung semakin menguatkan upaya untuk melakukan
reformasi birokrasi pemerintah secara mendasar dan menyeluruh. Setelah kita
memasuki era reformasi upaya melakukan perbaikan birokrasi kita belum bisa
dikatakan mendasar masih bersifat parsialistik. Lembaga birokrasi pemerintah
semenjak pemerintahan Presiden Suharto berakhir, kondisi dan system yang
dipakai belum berubah. Kejadian yang menimpa KPU yang dipimpin Prof. Nazaruddin
Samsuddin walau organisasi ini baru saja dibentuk di jaman reformasi, namun
karena organisasi birokrasi pemerintah secara mendasar dan keseluruhan belum
direformasi, maka seperti organisasi baru seperti KPU ini terkontiminasi
patologi birokrasi orde baru. Kalau KPK mau jujur dan adil bukan hanya di KPU
yang menjadi sasaran utama dan dibombardir, melainkan semua lembaga birokrasi
pemerintah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh KPU.
Sekarang masalah
pengembalian dana yang dikemplang oleh konglomerat dengan model korupsi,
korupsi dipemerintahan daerah yang hampir melanda bupati-bupati dan gubernur
baru kurang pengetahuan dan pengalaman. Maka KPK jangan berhenti ditempat yang
kecil-kecil melainkan harus membongkar seluruh borok korupsi di departemen.
Barang kali pejabat yang sekarang memimpin KPK pernah juga merasakan bagaimana
lembaga birokrasi pemerintah tempat mereka bekerja dahulu juga bertindak
seperti ditempat yang sekarang dilanda korupsi.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa itu
birokrasi pemerintahan?
2.
Bagaimana gambaran umum birokrasi pemerintah di
Indonesia?
3.
Bagaimana penampilann birokrasi pemerintah di
Indonesia?
4.
Kelemahan birokrasi pemerintah di Indonesia!
5.
Harapan birokrasi model kedepan!
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Birokrasi Pemerintahan
Birokrasi
berasal dari kata bureau yang bearti meja atau kantor, dan kata kratia yang
berarti pemerintah. Kantor disini bukan menunjukan sebuah tempat melainkan pada
sebuah system kerja yang berada dalam kantor tersebut.
Dalam kamus
bahasa jerman arti kata birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen
pemerintahan dalam menentukan kebijakan system administrasi sipil dalam
kewarganegaraan. Dalam kamus besar bahasa Italia adalah kekuasaan pejabat dalam
administrasi pemerintah.
Blau dan Meyer bapak ahli sosiologi
mendefinisikan birokrasi adalah satu system control dalam sebuah organisasi
yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan
untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam
rangka menyelesaikan tugas administrasi
Birokrasi
pemerintah merupakan system pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas
pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi
juga dapat diartikan sebagai susunan cara kerja yang sangat lambat, dan menurut
pada tata aturan yang banyak likunya.
Adapun fungsi dan peran birokrasi pemerintah yakni:
1.
Melaksanakan pelayanan public
2.
Pelaksana pembangunan yang profesional
3.
Perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan
(manajemen pemerintah)
4.
Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi)
masyarakat dan negara yang netral dan bukan bukan merupakan bagian dari
kekuatan atau mesin politik (netral)
Adapun tujuan birokrasi yakni:
1.
Sejalan dengan tujuan pemerintahan
2.
Melaksanakan kegiatan dan program demi
tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
3.
Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan
dengan netral dan profesional
4.
Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari
perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi dll.
B.
Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah di Indonesia
Dalam
makalah ini kami mencoba untuk memaparkan secara jelas kondisi birokrasi di
Indonesia. Di Negara-negara berkembang, tipe birokrasi yang diidealkan oleh Max
Weber Nampak belum dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sebagai salah
satu Negara yang berkembang Indonesia tidak terlepas dari realita di atas.
Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun jauh sebelum itu, masyarakat
Indonesia sudah mengenal dan menerapkan sejenis birokrasi kerajaan, sehingga
dalam upaya penerapan birokrasi yang modern, yang terjadi hanya bentuk luarnya
saja, belum tata nilainya. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Indonesia lebih
mendekati pengertian Weber mengenai dominasi patrimonial, dimana jabatan dan
perilaku di dalam hirarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Dalam model
Weber , tentang dominasi birokrasi patrimonial individu-individu dan golongan
yang berkuasa dan mengontrol kekuasaaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan
ekonomi politik mereka.
Cirri-ciri dominasi birokrasi patrimonial menurut Weber
yang hampir secara keseluruhan terjadi di Indonesia antara lain:
1.
Pejabat-pejabat disaring atas kineerja pribadi
2.
Jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan atau
kekayaaan
3.
Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik
atau pun administrative
4.
Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi
dan politik
C.
Penampilann Birokrasi Pemerintah di Indonesia
Tidak mudah
mengidentifikasi penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia. Namun, perlu
dikemukakan lagi, bahwa organisasi pada prinsipnya berintikan rasionalitas
dengan criteria-kriteria umum seperti efektifitas, efesiensi, dan pelayanan
yang sama kepada masyarakat.
Ada beberapa
aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia yakni:
1.
Sentralisasi yang cukup kuat.
Sentralisasi
sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang
rasional. Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan
slah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintahan. Hal ini
disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan
yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-nilai sentralisrik
terssebut.
2.
Menilai tinggi keseragaman dan struktur
birokrasi
Sama seperti
sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu cirri umum
yang sering melekat pada setiap organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman
atau kesamaan benetuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi
demikian menonjol dalam struktur birokrasi pemerintah.
3.
Pendelegasian wewenang yang kabur
Dalam
birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah.
Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah di Indonesian sudah hirarkis, dalam
praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanakan. Dalam
kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam
birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola
hubungan pribadi.
4.
Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis
jabatan
Meskipun
perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata,
jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun ada sering
tidak dijalankan secara konsisten. Disamping hambatan yang berkaitan dengan
keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya
keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi
di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara
mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika didukung oleh
rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan yang telah dirumuskan secara jelas pula.
Selai itu masih banyak aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di
Indonesia, diantarannya adalah
perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang amat besar antara
penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.
Hal lain yang cukup menarik
dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah di Indonesia adanya
upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat
pribadi.hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya
birokrasi di Indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key
person banyak persoalan yang sulit
menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di Negara kita
belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.
D.
Kelemahan Birokrasi Pemerintah di Indonesia
Indonesi
umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral.
Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari
dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi
pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri,
terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam realitanya, yang menggejala di
Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya
Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukan seakan-akan para pejabat
dibiarkan menggunakan kedudukannya dibirokrasi untuk kepentingan diri dan
kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang
tidak efesien dan bertele-tele.
E.
Harapan Birokrasi Model Kedepan
Kebutuhan
yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan
konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik
menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang
masih mencorak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu
diperhatikan dengan seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut
adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam
mengahadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi
Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral,
berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial dalam birokrasi
tersebut.
BAB III
SIMPULAN
A. Kesimpulan
Birokrasi
adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip
ideal bekerjanya suatu organinisasi. Pada umumnya birokrasi ini bersifat rigid
dan kaku. Namun, birokrasi memiliki fungsi dan peran yang amat penting didalam
masyarakat salah satunya adalah melaksanakan pelayanan public. Pelaksanaan
birokrasi dalam hal pelayanan public disetiap Negara tentunya berbeda, begitu
juga diantara Negara berkembang dengan Negara maju. Di Negara berkembang yaitu
Indonesia, pelayanan public yang diberikan pemerintah kepada masyarakat
sepertinya belum bisa dikatakan baik atau maksimal karena tidak sesui lapisan
masyarakat yang belum menikmati pelayanan yang ada birokrasinya sangat
berbelit-belit.
Dilihat dari pelayanan transportasi public, Indonesia
bias dikatakan kurang memadain, seperti yang kita ketahui dalam penyediaan
transportasi umum masih banyak angkutan umum seperti bus atau angkutan
perkotaan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk digunakan namau tetap
digunakan karena alas an kekurangan biaya, maka yang terjadi adalah banyak
angkutan umum yang memaksakan muatan untuk mengangkut penumpang sementara
keselamatan keselamatan mereka cenderung diabaikan. Contoh lain dari buruknya
pelayanan transportasi adalah pelayanan kereta api, meskipun sekarang sudah
tidak seluruhnya milik pemerintah tetap saja pelayanan kereta api kelas ekonomi
masih kurang memadai karena banyak masyarakat yang naik keatap kereta api agar tetap bisa menggunakan kereta api
sebagai transportasi umum. Padahal sudah jelas, hal itu sangat membahayakan
keselamatan para penumpang. Mereka nekat melakukan ini karena harga karcis
ekonomi sangat murah dibandingkan dengan kereta jenis lain dan angkutan umum
lain seperti bus.
B.
Saran
Kami
dari kelompok empat (4) sangat mengharapkan saran, kritik, masukan dari
rekan-rekan Praja, Dosen maupun yang membaca isi makalah ini, yang bersifat
membangun demi kesempurnaan makalah ini.
DAFTAR BACAAN
Thoha,
Miftah, 2012, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Cetakan I, Thafa
Media, Dua Satria Offset, Yogyakarta
Amitai,
Etziomi, 1964, Modern Organization, Emglewood Clifst, Prentice Hall New Jersey
Caiden,
Gerald, E, 1982, Public Administratio, Edisi ke 2, Californian Pilisades
Oublisher
Weber, Max, 1947, The
Teory of Social and Economis
Santoso,
Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada
Struktur Organisasi SARI ROTI
Presiden Direktur
Direktur Operasional
Manager
Manager
Produksi
Marketing
HCP Keuangan
PDQA SCM
Supervisor
Supervisor
Officer
Operator