KRONOLOGIS
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
- BPUPKI dibentuk oleh Jepang tanggal 29 April 1945 dengan ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan anggotanya 62 orang, yang kemudian dilantik tanggal 28 mei 1945.
- BPUPKI mengadakan sidang paripurna dua kali, sidang yang pertama tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945. sedangkan sidang yang kedua tanggal 10 s.d 17 Juli 1945.
- Sidang BPUPKI yang pertama tgl. 29 Mei s.d 1 Juni 1945 dipergunakan untuk membahas rancangan dasar Negara, sedangkan sidang yang kedua tgl 10 s.d 17 juli 1945 dipergunakan untuk membahas konsep rancangan dasar Negara
- Pada tanggal 29 mei 1945 Mr. Muh. Yamin mendapat kesempatan yang pertama mengajukan konsep dasar Negara Indonesia merdeka (secara lesan), yaitu:
1)
Peri Kebangsaan
2)
Peri Kemanusiaan
3)
Peri Ketuhanan
4)
Peri Kerakyatan
5)
Kesejahteraan Rakyat
Kemudian beliau mengajukan lagi konsep dasar Negara yang disampaikan
secara tertulis, yaitu:
1)
Ketuhanan Yang Maha Esa
2)
Kebangsaan, persatuan Indonesia
3)
Rasa Kemanusiaan yang adil dan
beradab
4)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hilmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5)
Keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia
5.
Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Muh.
Soepomo mendapat kesempatan, beliai menyampaikan pidato “ Negara hendaknya
menyatu dengan bagian yang terbesar dari rakyat, juga tidak dengan kelompok
ekonomi terkuat, melainkan harus mengatasi semua golongan dan kelompok dn semu
individu. Untuk menyatu dengan seluruh lapisan rakyat secara mnyeluruh atau
secara integral. Negara Indonesia
harus menjadi sebuah Negara nasional, Negara kesatuan, yang mencakup semua
agama dengan watak dan cirri-ciri hasnya. Kalau kita mendirikan sebuah Negara
Islam di Indonesia, maka itu berarti bahwa kita tidak mendirikan Negara yang
menyatu dengan seluruh rakyat, melainkan sebuah Negara yang menyatu dengan
bagian yang terbesar dari rakyat Indonesia, ialah umat Islam di Indonesia.
6.
Tanggal 1 Juni 1945
menyampaikan rumusan :
1)
Kebangsaan Indonesia
2)
Internasionalisme atau
perikemanusiaan
3)
Mufakat atau demokrasi
4)
Kesejahteraan social
5)
Ketuhanan Yang maha esa
7.
Sebelum siding BPUPKI ditutup
dibentuklah panitia perumus yang beranggotakan sembilan orang, sehingga dikenal
dengan sebutan Panitia Sembilan, yaitu:
1)
Ir. Sukarno, sebagai ketua
2)
Drs. Muhammad Hatta
3)
Mr. A.A Maramis
4)
K.H Wahid Hasyim
5)
Abdul kahar Muzakit
6)
Abi Kusno Tjokrosuyoso
7)
H. Agus Salim
8)
Mr. Ahmad Subardjo
9)
Mr. Muhammad Yamin
Panitia tersebut pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan siding, dan
berhasil merumuskan dokumen Piagam Jakarta ( Jakarta Charter ) yakni Preambul
yang berisi asas dan tujuan Indonesia merdeka, yang didalamnya termuat dasar
negara, yaitu :
1.
Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemelik-pemeluknya
2.
Kemanusiaan yang adil dan
beradab
3.
Persatuan Indonesia
4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5.
Keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia
8.
Sidang II BPUPKI tanggal 10 s.d
17 Juli 1945, merumuskan rancangan tentang konsep batang tubuh Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia
merdeka
9.
Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI
dibubarkan dan kemudian dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
dengan Ir. Sukarno sebagai ketua dan beranggotakan 21 orang.
10.
Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang
menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, sementara sekutu belum masuk menduduki
Indonesia, terjadilah kekososngan kekuasaan (Facum of Power), yang kemudian
dimanfaatkanoleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
11.
tanggal 17 Agustus 1945, bangsa
Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia
yaitu dengan dibacanya tek proklamasi oleh Sukarno-Hatta
12.
Sebelum PPKI menyelenggarakan
sidang, terjadi protes dari sekelompok warga non muslim yang berasal dari orang
Indonesia bagian timur menuntut agar sila pertama pancasila yang termuat dalam
piagam Jakarta ( Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya ), tuju kata pada sila tersebut harus diaubah dengan ancaman
bila tuntutanya tidak dikabulkan mereka akan memisahkan diri dari Negara
Indonesia dan akan membentuk Negara sendiri. Dengan berat hati dan penuh
pertimbangan, namun demi persatuan dan kesatuan akhirnya tuntutan mereka
dikabulkan, digantilah sila “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya “ diubah menjadi “ Ketuhanan Yang Maha Esa “
13.
Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI
menyelenggarakan sidang yang diawali penambahan jumlah anggota yang semula 21
orang, menjadi 26 orang. Dalam siding tersebut PPKI menghasilkan keputusan yang
sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia yaitu:
1)
Menetapkan Udnag-Undang Dasar
1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
2)
Memilih dan menetapkan Ir.
Sukarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
3)
Untuk sementara waktu pekerjaan
presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP).
14.
Dengan ditetapkanya UUD
1945 ( tanggal 18 Agustus 1945 ) oleh
PPKI, berarti ditetapkan juga pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai
idiologi bangsa Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar